Home / Daerah / Komisi A Sebut Perusahaan Tranportasi Online Tak Miliki Izin Resmi Dari Kemenhub

Komisi A Sebut Perusahaan Tranportasi Online Tak Miliki Izin Resmi Dari Kemenhub

Medan (Sumut), DemokrasiNews.com – Eksistensi maupun kehadiran transportasi online di Sumut, khususnya di Kota Medan bukan terbilang baru. Akan tetapi sudah ada hampir 1 tahun atau bahkan mungkin lebih. Namun demikian, hingga saat ini, pihak perusahaan transportasi online tersebut belum memiliki izin resmi dari pihak Kemenhub ataupun Dishub setempat.

“Secara umum transportasi online tersebut sudah beroperasi lebih dari setahun di Sumut khususnya di Kota Medan. Tetapi masalahnya transportasi online tersebut belum mempunyai izin dari Kementrian Perhubungan untuk operasi pengangkutan. Walikota dan Kadishub juga sudah tau hal ini,” ujar Brilian Moktar selaku anggota Komisi A DPRD Sumut.

Lebih jauh dipaparkannya, Beliau sudah mengingatkan pihak Pemerintahan Kota (Pemkot) Medan bahwa kehadiran transportasi online tersebut akan mengganggu keberadaan strategis transportasi yang sudah ada di Kota Medan. Akan tetapi, Pemkot Medan tetap melakukan pembiaran akan hal tersebut.

Bahkan, katanya, Komisi A juga sudah langsung bertemu dengan Menkominfo RI, dan Menkominfo mengatakan bahwa pihaknya hanya mengeluarkan izin domain untuk penggunaan aplikasinya saja bukan izin transportasi pengangkutan.

“Untuk izinnya, tidak ada bukti-bukti bahwa tranportasi online ini melanggar izin domain. Karena yang mereka langgar itu izin di Kementrian perhubungan, makanya di Kementrian Perhubungan. Tetapi, Walikota juga tak melakukan action untuk hal ini,” papar Brilian.

Atas kejadian tersebut, Brilian pun prihatin dengan keberadaan tukang becak, taksi, serta transportasi umum lainnya. Karena pada dasarnya, jelasnya, transportasi pengangkutan umum selalu di tuntut untuk membayar pajak. Karena menurutnya, hal ini sama artinya dengan keberadaan tranportasi online itu melegalkan keberadaan taksi liar yang ada.

“Saya tidak tahu apakah keberadaan taksi liar yang ada di seputaran Lapangan Merdeka itu otomatis menjadi anggota mereka (transportasi online) atau tidak. Tetapi ini sudah dikasih batas waktu, dan yang saya dengar juga sudah ditertibkan. Kalau tidak salah ada 8 oknum yang sudah ditangkap. Ini kesalahan besar, kenapa yang ditangkap mobilnya. Seharusnya kantornya yang ditangkap, orang-orang dikantornya, direksinya yang ditangkap. Sebab mereka beroperasi tapi dengan tidak mengantongi izin dari Kementrian Perhubungan. Dan sampai hari ini, beberapa orang yang ditangkap itu, baik supir gojek, grab, maupun uber, itu karena perusahaan tidak pernah memberitahu mereka agar untuk tidak beroperasi dahulu,” terang Brilian.

Brilian mengatakan bahwa ia menilai Permerintah Kota Medan ‘bencong’ apa ‘sakit’ atau ‘takut’ terhadap perusahaan transportasi online. Karena menurutnya, untuk menertibkan keberadaan transportasi online sangat mudah.

“Tidak mungkin mereka berani beroperasi tanpa melapor terlebih dahulu,” ucapnya.

Kemudian dikatakan padanya soal pemasangan stiker yang dilakukan Dishub Sumut sebagai bukti legalitas keberadaan transportasi online, Brilian mengatakan jika benar Dishub memberi stiker itu, maka hal itu harus benar-benar di cek. Sebab dirinya tidak yakin yang ditempel stiker itu sudah 100% menurut Permenhub.

“Kenapa, karena pemerintah itu terkadang suka melegalkan yang tidak legal. Disanalah ada ‘perselingkuhan’, makanya kita akan cek,terbukti benar atau tidak perihal tersebuti. Dan hal ini hanya DPRD Medan yang berhak mengecek ini,” ungkap Brilian.

Kendati demikian, Brilian mengatakan bahwa saat ini kita memang butuh peremajaan. Aplikasi tersebut merupakan salah satu bentuknya. “Karena apa, saya sudah katakan di UU lalu lintas No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, menyatakan ‘untuk kesejahteraan rakyat dan dalam rangka peningkatan teknologi’. Dan aplikasi itu bagian dari teknologi, dan saya sudah merasakan manfaat aplikasi itu. Saya tinggal telpon, mereka sudah bisa menjemput kita dimana saja,” kata Brilian.

Oleh karenanya, Brilian meminta kepada seluruh pihak Pemko/Pemkab yang ada di Sumut melalui Kadishub masing-masing daerah dan juga DPRD Kota/Kabupaten untuk segera menyikapi permasalahan ini dengan serius. Sebab menurutnya masalah ini bisa jadi bom waktu dan dapat menimbulkan masalah baru lainnya.

“Pemerintah Kota Medan sudah kecolongan dalam hal ini. Ketika saya ke Siantar, sudah ada juga GoJek disana. Untuk itu saya minta semua Pemda se-Sumut, terutama daerah-daerah pariwisata tolong menyikapi hal ini. Jangan seperti Kota Medan yang kecolongan atas kehadiran tranportasi berbasis online ini,” Pungkas Brilian. (Fitmen)

Lihat Juga

Kunjungan Kerja Dandim 0719/Jepara Bersama Forkopincam Kembang ke Area Perkantoran Proyek PLTU

JEPARA (Jateng), DemokrasiNews.com – Komandan Kodim 0719/Jepara Letkol Czi Fachrudi Hidayat ST di dampingi Forkopincam …

%d blogger menyukai ini: