Home / Hukum / TOLAK PENGGUSURAN RUMAH WARGA PULO ASEM UTARA RAYA
Gambar : Warga Pulo Asem Utara Raya - Jakarta Timur

TOLAK PENGGUSURAN RUMAH WARGA PULO ASEM UTARA RAYA

JAKARTA, DemokrasiNews.com – Di tengah meriahnya perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia, pada umumnya setiap warga menciptakan suasana kemerdekaan melalui acara kegiatan perlombaan di daerahnya masing-masing, namun tidak demikian dengan warga Pulo Asem Utara (Jakarta Timur), bagaimana warga setempat dapat memeriahkan hari kemerdekaan dan melakukan kegiatan yang sebagaimana mestinya di lakukan tiap tahunnya di daerah tersebut, dikarenakan lingkungan mereka terancam untuk digusur oleh Pemprov DKI Jakarta, melalui Satpol PP Jakarta Timur.

Satpol PP Jakarta Timur menyampaikan surat peringatan I dan II untuk melakukan pengosongan dan pembongkaran rumah terhadap warga Pulo Asem Utara Raya Rt.015/ Rw. 002 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur. Tindakan Satpol PP yang mengiginkan warga untuk segera melakukan pengosongan area hingga pembongkaran tidak dilakukan dengan sosialisasi maupun diskusi terlebih dahulu kepada warga setempat.

Pada hari senin tanggal 13 Agustus 2018 tepatnya pada pkl. 21:00, Lurah Jati yaitu pak Nugroho bersama Satpol PP yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemprov DKI Jakarta, datang mengunjungi lokasi dengan memberikan peringatan secara terbuka di depan warga, untuk segera mengosongkan area atau rumah mereka paling lambat hari sabtu tanggal 18 Agustus 2018.

Warga yang bermukim di Pulo Asem Utara Raya Rt.015/ Rw.002 yang berjumlah 18 Kepala Keluarga (KK) merupakan warga yang telah menempati dan menguasai lahan selama 43 tahun sejak tahun 1975 sampai sekarang. Dan bahkan tercatat memiliki bukti Pajak Bumi Dan Bangunan ( PBB).

Pihak Pemprov DKI Jakarta mengklaim bahwa lahan tersebut adalah milik pemerintah daerah, namun sampai sekarang pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki bukti/ dokumen apapun yang dapat dijadikan dasar klaimnya secara hukum. Disisi lain Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pernah memberikan pernyataan dalam kampanyenya, untuk tidak akan melakukan penggusuran. Penggusuran yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah daerah DKI Jakarta merupakan tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum, karena tidak melalui mekanisme dan prosedur yang tepat, yaitu harus melalui keputusan pengadilan negeri yang berwenang.

Jika benar dilakukan, maka penggusuran paksa oleh pihak Pemprov DKI Jakarta selain melanggar hukum dan keadilan, maka Gubernur Pemerintah DKI Jakarta telah secara meyakinkan melanggar perjanjian dan pernyataan kampanyenya untuk warga DKI Jakarta. Dengan penggusuran yang akan dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah DKI Jakarta kepada warga Pulo Asem Utara Raya Rt.015/ Rw.002, maka Pemrov DKI Jakarta telah membuat 18 keluarga terancam kehilangan tempat tinggal dan kehidupannya, mengingat seluruh aktifitas ekonomi, sosial, hingga sekolah anak-anak telah berlangsung bertahun-tahun. (P Advent Christian S P)

Lihat Juga

KUNKER DANDIM 0719/JEPARA KE PT TANJUNG JATI B

JEPARA (Jateng), DemokrasiNews.com – Komandan Kodim (Dandim) 0719/Jepara, Letkol Czi Fachrudi Hidayat ST di dampingi …

%d blogger menyukai ini: